Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN

2026-10-09T16:35:31+00:00

Kasus korupsi dana pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di UPK Bayang Utara, Pesisir Selatan, menyoroti efektivitas penegakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui studi putusan kasasi Mahkamah Agung. Terdakwa atas nama Ali bin Budi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 tahun kurungan atas Pasal 2 atau 3 UU Tipikor jo. Pasal 18 UU PNPM, berdasarkan bukti penggelapan dana Rp1,5 miliar untuk infrastruktur desa. Analisis ini membahas fakta persidangan tingkat pertama PN Pesisir Selatan, banding PT Sumatera Barat, dan kasasi MA, serta pertimbangan hukum terkait kerugian negara dan prinsip individualisasi pidana. Temuan menunjukkan putusan kasasi memperberat sanksi sebagai preseden anti-korupsi di program pemberdayaan desa, meski tantangan pengembalian aset memerlukan koordinasi KPK-Kejari lebih baik. Implikasinya bagi kebijakan yaitu perlunya memperkuat monitoring digital dana PNPM untuk menutup celah praktik korupsi terulang kembali.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA: TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

2026-10-09T16:35:38+00:00

Praktik tenaga kerja anak masih menjadi persoalan serius dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia karena berdampak langsung terhadap pemenuhan hak anak serta pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola praktik tenaga kerja anak, faktor penyebab, pengaturan hukum nasional, pelanggaran hak anak dalam hubungan kerja, serta efektivitas penegakan hukum ketenagakerjaan dalam menanggulangi pekerja anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh studi kepustakaan melalui analisis jurnal, dokumen hukum, dan data penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak dominan ditemukan pada sektor informal dan pertanian, dengan pola kerja tanpa perjanjian kerja tertulis, jam kerja panjang, serta upah yang tidak layak. Faktor penyebab utama meliputi kemiskinan, rendahnya pendidikan, budaya yang menormalisasi anak bekerja, serta lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur larangan mempekerjakan anak melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138. Namun, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan pengawasan dan lemahnya penegakan hukum di sektor informal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan, penerapan sanksi yang tegas, serta sinergi kebijakan sosial dan pendidikan guna mencegah eksploitasi tenaga kerja anak secara berkelanjutan.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISKRIMINASI PEMBERIAN UPAH BAGI PEKERJA DOMESTIK DI TENGAH ARUS TENAGA KERJA ASING

2026-10-09T16:35:48+00:00

Fenomena meningkatnya penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia akibat globalisasi dan investasi asing menimbulkan persoalan ketenagakerjaan berupa disparitas upah antara pekerja lokal dan asing, termasuk di sektor informal seperti pekerja domestik yang memiliki perlindungan hukum lemah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau diskriminasi pemberian upah bagi pekerja domestik dari aspek yuridis di tengah banyaknya penerimaan tenaga kerja asing. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menunjukkan bahwa keberadaan tenaga kerja asing berpotensi menekan upah dan melemahkan posisi tawar pekerja lokal, sehingga memicu ketimpangan dan diskriminasi upah. Kondisi ini semakin diperparah oleh ketiadaan regulasi khusus bagi pekerja domestik, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi dalam sistem pengupahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengupahan dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya pada dasarnya telah memberikan kerangka normatif mengenai hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak serta kewajiban pengusaha dalam menyusun struktur dan skala upah. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan tidak secara tegas mengatur batasan maupun larangan terhadap disparitas upah antara tenaga kerja asing dan pekerja lokal.

PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DAN MEKANISME PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PHK

2026-10-09T16:35:56+00:00

Penelitian ini membahas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis prosedur PHK sepihak sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, serta implikasinya terhadap hak normatif pekerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach, menganalisis peraturan, doktrin, teori, serta praktik penyelesaian sengketa hubungan industrial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK sepihak hanya sah apabila melalui prosedur perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial jika kesepakatan tidak tercapai. Hak-hak pekerja akibat PHK, termasuk pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, wajib dipenuhi oleh pengusaha, dan pengabaian terhadap hak ini dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan pengusaha terhadap prosedur hukum dan perlindungan hak pekerja untuk menjaga keadilan, kesejahteraan pekerja, serta stabilitas hubungan industrial di Indonesia.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2026-10-09T16:36:07+00:00

Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering recognizes corporations as legal subjects capable of being held criminally liable. However, in practice, proving that a corporation possessed the "intent" to commit a crime often sparks complex debates between prosecutors and legal counsel. This study aims to analyze West Jakarta District Court Decision Number 524/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt to understand the criteria judges use to determine whether a corporation can be deemed a perpetrator of a criminal offense. The research is expected to make a theoretical contribution to the study of special criminal law regarding corporations. It is unique in its analysis of the "piercing the corporate veil" doctrine within the criminal law context, distinguishing it from prior studies that generally focused on civil law aspects. Furthermore, the study examines the implementation of Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 in assisting District Court judges to address procedural legal gaps when adjudicating cases involving corporations.