PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DAN MEKANISME PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PHK

Abstract

Penelitian ini membahas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis prosedur PHK sepihak sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, serta implikasinya terhadap hak normatif pekerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach, menganalisis peraturan, doktrin, teori, serta praktik penyelesaian sengketa hubungan industrial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK sepihak hanya sah apabila melalui prosedur perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial jika kesepakatan tidak tercapai. Hak-hak pekerja akibat PHK, termasuk pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, wajib dipenuhi oleh pengusaha, dan pengabaian terhadap hak ini dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan pengusaha terhadap prosedur hukum dan perlindungan hak pekerja untuk menjaga keadilan, kesejahteraan pekerja, serta stabilitas hubungan industrial di Indonesia.